Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal : permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia, atau informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lebih Lanjut

 

SI-PIAN

SI-PIAN merupakan pelayanan PTSP online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memudahkan penyediaan layanan informasi khususnya di kepaniteraan pidana menggunakan Whatsapp

Lebih Lanjut

Berita Terkini

09Jan

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu, Pakta Integritas, Ikrar Bersama & Komitmen Bersama

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu, Pakta Integritas,

09Jan

Pembinaan Serta Perkenalan KPN Kuala Kapuas Bapak Saptono, SH. MH

Kegiatan pembinaan serta perkenalan dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Bapak Saptono, S.H., M.H. yang dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim,

22Nov

Sosialisasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Mahkaman Agung RI

Kuala Kapuas || Senin, 14 November 2022. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, telah diikuti acara Sosialisasi

22Nov

Bimbingan Teknis Pengembangan & Pengelolaan PNBP Sewilayah PT Palangkaraya

Kuala Kapuas || Senin, 14 November 2022. Dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada lingkungan peradilan, maka akan

Pengumuman

28Jan

DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021

Sebagai    tindak    lanjut    atas    Surat    Sekretaris  

06Jan

Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 – 2035

Mahkamah Agung sendiri berharap Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun dapat menjadi langkah besar

Pengumuman MA

Keputusan MA

Pengumuman Badilum



VIDEO


DOKUMEN ZONA INTEGRITAS


PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS