Kuala Kapuas, 30 januari 2026 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Sharing Produk Bullion Bank oleh PT.Bank Syariah Indonesia,yang mana sosialisasi dan Sharing produk tersebut diikuti oleh Bapak Ketua,wakil,para Bapak Ibu Hakim serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
Kuala Kapuas 28 januari 2026, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas bersama FORKOPIMDA Kabupaten Kapuas menghadiri undangan POLRES Kapuas dalam rangka menyambut Kunjungan Kerja WAKAPOLDA Kalimantan Tengah di Mako Polres Kapuas.
Pada hari Kamis 22 januari 2026, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sedang mengikuti Kegiatan Uji Publik Raperma Pemaafan Hakim yang bertempat diruang Media Center Pengadilan Tinggi Palangkararaya ,yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI secara Daring Zoom Meting.Kegiatan tersebut bertujuan memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyusunan peraturan Mahkamah Agung dan guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Putusan Pemaafan Hakim.
Kamis 22 januari 2026, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menghadiri acara Rakor Percepatan Penyelesaian Perkara serta Pembinaan dan Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,
Pelayanan Pidana,
Pelayanan Perdata,
Pelayanan Hukum,
Pelayanan e-Court,
Pelayanan eBerpadu,
Pelayanan Inzage dan
Pelayanan Khusus Difabel